Kekhususan Delik Korupsi dari Sudut Hukum Pidana Materil

Written by Administrator
Category:

Salah satu agenda reformasi di bidang pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam TAP MPRRI No. XI/MPR/1998. Dalam konteks mewujudkan good government dan clean governance ini TAP MPR tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dilakukan perubahan melalui UU No. 20 tahun 2001. Dalam konsideran menimbang Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dari konsideran tersebut terlihat sifat khusus tindak pidana korupsi terletak pada adanya unsur kerugian keuangan negara, yang bahkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana undang-undang lain yang mengatur hukum pidana khusus, UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 mengandung beberapa ketentuan yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum yang terdapat dalam KUHP.

Sesuai adagium lex specialist derogat legi generali, ketentuan khusus dalam kedua undang-undang tersebut mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat umum. Dalam konteks ini UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 adalah lex specialist dan KUHP adalah legi generali-nya. Menurut Nolte dalam Het Strafrecht en de Afzonderlijke Wetten, penyimpangan dalam hukum pidana khusus terdiri dari dua macam, yaitu penyimpangan secara tegas tersurat dalam undang-undang yang bersangkutan secara expressisverbis dan penyimpangan secara diam-diam[1].

Kekhususan dan penyimpangan tersebut antara lain seperti terdapat dalam beberapa Pasal UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, yaitu[2]:

A.    PENGERTIAN PEGAWAI NEGERI DIATUR DALAM PASAL 1 AYAT (1) UU NO. 31 TAHUN 1999,

B.    KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM   DIATUR DALAM PASAL 1 AYAT (3) UU NO. 31 TAHUN 1999. HAL INI MENYIMPANG DARI KETENTUAN PIDANA UMUM YANG SELALU MENUNJUK ORANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM. HAMPIR SEMUA PERUMUSAN DELIK DALAM KUHP DIMULAI DENGAN KATA-KATA “BARANG SIAPA” ATAU DALAM PASAL 341 DAN 342 KUHP YANG DIMULAI DENGAN KATA-KATA “SEORANG IBU” YANG MENUNJUK MANUSIA SEBAGAI SUBYEK HUKUM. PENGERTIAN KORPORASI DALAM PASAL 1 AYAT (3) UU NO. 31 TAHUN 1999 MERUPAKAN PENGERTIAN KORPORASI DALAM ARTI LUAS. DISEBUTKAN BAHWA KORPORASI ADALAH KUMPULAN ORANG ATAU KEKAYAAN YANG TERORGANISASI, BAIK MERUPAKAN BADAN HUKUM MAUPUN BUKAN BADAN HUKUM.

 

C.    HUKUMAN PENUH UNTUK PERCOBAAN DAN PEMBANTUAN

Dalam Pasal 15 UU No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa percobaan, pembantuan (medepleger) maupun permufakatan jahat dipidana sama dengan pidana terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP yang menentukan hukuman maksimal bagi percobaan dan pembantuan tindak pidana, yaitu hukuman maksimal tindak pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiganya.

 

D.    PERLUASAN WILAYAH INDONESIA

Dalam Pasal 16 UU No. 31 tahun 1999 disebutkan setiap orang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan dalam Pasal tersebut selain menyimpang dariketentuan dalam KUHP menyangkut hukuman terhadap turut serta dalam tindak pidana (Pasal 55 KUHP), juga memungkinkan untuk diberlakukannya hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia.Menurut ketentuan dalam Pasal 2 KUHP, hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana diseluruh wilayah Indonesia. Dengan pengecualian berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang berada dalam kapal berbendera Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP, dan berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan menyangkut mata uang Indonesia dan kejahatan pelayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP.

 

E.    PIDANA TAMBAHAN

Dalam Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 diatur mengenai pidana tambahan selain pidana tambahan yang sudah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Pidana tambahan tersebut, yaitu perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut.Selain itu ditentukan mengenai pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu dan keuntungan yang diberikan oleh pemerintah.

F.     GRATIFIKASI

Salah satu hal baru yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 adalah mengenai gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 B undang-undang tersebut. Menurut ketentuan dalam Pasal ini setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.Ancaman pidana terhadap pegawai negeri yang terbukti menerima suap tersebut adalah mulai dari pidana sementara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun penjara sampai dengan pidana seumur hidup. Hal yang menarik adalah ketentuan dalam Pasal tersebut tidak berlaku apabila pegawai negeri penerima gratifikasi melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu maksimal tigapuluh hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C Undang-undang ini. Sementara itu pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan maupun tanpa sarana elektronik.

 

G.    PENJARA MINIMUM

Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, pidana penjara minimum adalah satu hari. Sedangkan tentang ancaman minimum dalam Pasal 5 UU No. 31 tahun 1999 (dan beberapa pasal lainnya) disebutkan bahwa minimal penjara 1 tahun. Pengubahan batas ancaman minimum penjara menjadi lebih berat ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3/1971, UU No. 31/ 1999, dan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dari Segi Tindak Pidana Khusus, Penyimpangan Secara Materil dan Secara Formil

Written by Administrator
Category:

A. Pengertian Korupsi

Korupsi bersasal dari bahasa latin Corruptio atau Corruptos Kata tersebut kemudian didopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu: Bahasa Inggris: Corruption ( Corrupt ), Bahasa Belanda: Corruptie, Bahasa Indonesia:

Korupsi Secara harfiah korupsi dapat berarti Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan, perbuatan yg buruk (penggelapan, uang, penerimaan uang sogok, dsb), perbuatan yang kenyataan menimbulkan keadaan yg bersifat buruk.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dalam 30 buah Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 7 (tujuh) bentuk / jenis tindak pidana korupsi.Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,........

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur TindakPidana Korupsi sebagai berikut :

1) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Unsur secara melawan hukum disini dalam Penjelasan Pasal 2 ayat dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.

3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan.Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus, yaitu undang-undang No. 3 tahun 1971, No. 31 tahun 1999 kemudian diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ciri-ciri hukum pidana khusus, terutama menyimpang dari asas-asas yang diatur dalam undang-undang hukum pidana umum.Hukum pidana umum dibagi dua, yaitu formil dan materil.Sehingga hukum pidana khusus dapat memiliki dua macam penyimpangan, yaitu penyimpangan secara formil dan materil.Hukum pidana umum dari sudut materil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dan, peraturan umum dari sudut formil mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Dalam hal ini maka berlaku adagium lex specialis derogat legi generalis (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum).Tindak pidana korupsi disebut juga sebagai extraordinary crime yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional.Berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi tindak pidana korupsi.Salah satu usaha tersebut adalah dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan antikorupsi (undang-undang khusus).

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999, dan UU No. 20 Tahun 2001) merupakan undang-undang hukum pidana khusus. Ciri-ciri hukum pidana khusus, antara lain:

a. Memuat satu jenis tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana khusus

b. Mengatur tidak saja hukum pidana materil tetapi juga sekaligus hukum pidana formil.

c. Terdapat penyimpangan asas.

 

KUHP telah mengatur tentang berapa perbuatan yang merupakan korupsi. Namun pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dipandang tidak cukup efektif, oleh karena itu lahirlah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperu/013/1958, kemudian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971) yang lahir dari perbaikan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 24 Tahun 1960), yang kesemuanya merupakan salah satu wujud dari usaha tersebut.

Semangat reformasi tahun 1998 mendorong perbaikan di segala bidang, juga salah satunya adalah undang-undang antikorupsi. Dimulai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1971. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 20 Tahun 2001) untuk lebih menciptakan perbaikan tersebut.

Tipikor masuk pada delik formil yaitu delik yang menitikberatkan pada kesesuaian peraturan perundang-undangan. Alasan tipikor masuk pada delik formil adalah lebih mudah pembuktiannya tanpa adanya akibat, maksudnya apabila perbuatan tersebut dipandang secara objektif telah merugikan keuangan negara dan memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan tipikor tanpa menunggu adanya akibat.

Dengan wujud dan sifat perbuatan tindak pidana korupsi yang spesifik, yaitu korelasi antara aspek hukum dan moral yang sangat kompleks sehingga secara teorestik asas hukum dalam sistem hukum pidana akan sangat menentukan ratiologis dari suatu produk peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, sesuai dengan asas hukum lex specialis derogat legi generalis maka diterapkan peraturan khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, akan tetapi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kejahatan seperti kejahatan perpajakan, money laundering, kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya yang deliknya dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan korupsi, berlaku peraturan perundang-undangan masing-masing.

Problem muncul ketika dalam proses penanggulangannya dilakukan seperti proses penegakan hukum dengan peraturan umum dalam hal ini korupsi sebagai peraturan khusus atau tindak pidana khusus (tipidsus) menimbulkan sistem hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi karena tidak dapat diterapkan sistem hukum hanya dengan asas legalitas formal tetapi juga mencakup asas legalitas materiil atau nonformil yang memengaruhi hubungan antara hukum dan moral serta perkembangan budaya yang sangat cepat.

 

B. Kekhususan Tindak Pidana Khusus (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)

Penyimpangan UU PTPK dalam Segi Materil

1) Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman Pasal 15 UU PTPK mengatur : Setiap orang yang melakukan percobaan (Pasal 53 ayat 1 KUHP), pembantuan (Pasal 56 KUHP) atau permufakatan jahat (Pasal 88 KUHP) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Pasal ini menegaskan, seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pembantuan terhadap Delik Korupsi baik dalam Pasal 2, Pasal 3, maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU PTPK harus dituntut dengan Pasal 15 UU PTPK bukan dengan Pasal 56 KUHP seperti yang telah dikemukakan di atas. Adapun mengenai pemberatan ancaman pidana - dalam delik pembantuan tersebut - menurut penulis - merupakan konsekuensi logis dari sifat tindak pidana korupsi yang telah disepakati yaitu bersifat extra ordinary crime (kejahatan luar biasa : terjemahan bebas penulis) sehingga tindak pidana ikutan yang terkait dengan tindak pidana korupsi diancam dengan pidana yang lebih berat dari ancaman dalam KUHP.

2) Tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus

Tidak adanya aturan atau pedoman khusus yang untuk menerapkan sanksi pidana yang dirumuskan dengan sistem kumulasi

Contoh: Pasal 2 UU 31/1999 (memperkaya diri) diancam dengan kumulatif dan Pasal 3 UU 31/1999 (menyalahgunakan kewenangan) dirumuskan dengan kumulatif alternative, padahal secara teoritis bobot deliknya sama

3) Pidana pokok korporasi hanya denda (Pasal 20)

Padahal jika dilihat seharusnya penutupan korporasi/pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu dapat dilakukan sebagai pengganti pidana perampasan kemerdekaan.

4) Tidak adanya ketentuan khusus mengenai pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi

Pasal 30 KUHP (apabila denda tidak dibayar diganti oleh pidana kurungan pengganti selama 6 bulan) tidak dapat diterpakan untuk korporasi.

5) Formulasi Pidana Mati yang hanya berlaku untuk satu pasal yakni Pasal 2 ayat (1) yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2)

Dalam penjelasan yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan berbahaya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Keadaan tertentu seperti Negara dalam keadaan bahaya, keadaan bencana alam nasional mungkin terjadi hanya dalam waktu 50-60 tahun sekali begitu juga dengan krisis ekonomi, sehingga pidana mati sulit dijatuhkan.

Ø  Penyimpangan UU PTPK dalam Segi Formal

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beberapa ketentuan tentang acara pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu antara lain:

 

1) Penyidikan (Pasal 26)

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang?undang ini.

Penyidikan KPK Pasal 45:

Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

2) Pembuktian terbalik dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan cara penerapan "sistem pembuktian terbalik" yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya.

Dalam hal setiap PNS, pegawai BUMN/D atau penyelenggara negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya.Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 37 A dan 38 B.

Namun demikian sebagai konsekuensi dari sistem pembuktian terbalik tersebut, kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada tiap orang.

Undang-undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu:

Pertama, pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (in strijd me zijn plicht) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedua, pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).

Ketiga, sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum.Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang?undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna

 

3) Dianutnya Peradilan Absensial (Pasal 38)

Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat?surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang?barang yang telah disita.

Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.

Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

 

4) Dianutnya Terobosan terhadap Rahasia Bank

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan,dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KomisI Pemberantasan Korupsi berwenang :

melakukan penyadapan dan mereka pembicaraan;

memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;

meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;

memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yan terkait;

memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;

meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau

5) pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki ole tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;

meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan,penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Fungsi Peraturan Kebijakan Dalam Melengkapi Sistem Perundang-undangan Administrasi Negara

Written by Administrator
Category:

1. Pengertian Peraturan Kebijakan

Peraturan Kebijakan (beleidsregels, spiegelsrecht, pseudowetgeving, olicy rules) adalah ketentuan (rules bukan law) yang dibuat oleh pemerintah sebagai administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan yang lain tidak berwenang membuat peraturan kebijakan. Presiden sebagai kepala negara tidak dapat membuat peraturan kebijakan.Kewenangan Presiden membuat peraturan kebijakan adalah dalam kedudukan sebagai badan atau pejabat administrasi negara, bukan sebagai kepala negara.

Peraturan kebijakan bukan (tidak termasuk) salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal tampak (menampakkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan.Dengan demikian, penggunaan istilah peraturan dalam arti wetgeving (peraturan perundang-undangan) sebenarnya kurang tepat.Kalaupun dipergunakan istilah peraturan bukan dalam padanan wetgeving atau legislation, tetapi sebagai padanan regel atau rule.Dalam kaitan penamaan tersebut, lebih tepat dinamakan beleidsregel daripada pseudowetgeving.

Read more: Fungsi Peraturan Kebijakan Dalam Melengkapi Sistem Perundang-undangan Administrasi Negara

ANALISIS ATAS UU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN UU tentang MAHKAMAH AGUNG, DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

Written by Administrator
Category:
  1. P E N D A H U L U A N

Revisi Undang-undang Mahkamah Agung (UU MA) akhirnya tetap disahkan oleh ?DPR RI menjadi UU, pada Kamis 18 desember 2008 jam 09.30 WIB malam, meskipun ada 1?fraksi menolak dan satu fraksi memberi nota keberatan. Kekuatan politik yang ada di DPR?yang terwakili oleh mayoritas fraksi-fraksi menyetujui pengesahan RUU tersebut.?Pengesahan ini mengakhiri kontroversi yang berkembang di masyarakat sebelumnya tentang?adanya pro dan kontra dalam RUU MA khususnya yang menyangkut usia pensiun Hakim?Agung.2?Awalnya RUU tentang perubahan UU Mahkamah Agung rencananya akan disahkan?DPR September lalu, sebelum Ketua MA Bagir Manan memasuki usia pensiun. Pembahasan?RUU yang terkesan tertutup dan terburu-buru ini kemudian memunculkan kontroversi dan?mendapatkan penolakan dari beberapa pakar hukum dan LSM. Sehingga kemudian?pengesahannya sempat ditunda sampai beberapa kali. Isu utama yang mencuat saat itu adalah?adanya penolakan tentang batas usia pensiun Hakim agung dari 65 tahun menjadi 70 tahun.?Padahal sebenarnya ada substansi lain dari perubahan UU itu yang perlu dicermati?yaitu menyangkut hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial (KY)?menyangkut pemulihan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Agung.?Karena sebelumnya melalui judicial review, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya telah?memangkas wewenang Komisi Yudisial (KY) sepanjang mengenai pengawasan terhadap?Hakim dan hakim Agung. Dalam Perubahan UU Mahkamah Agung yang baru disahkan?tersebut ternyata kewenangan pengawasan Hakim Agung oleh KY telah dipulihkan kembali.?Bahkan KY mempunyai kewenangan lebih besar karena dapat merekomendasikan kepada?Presiden untuk memberhentikan Hakim Agung.?1 Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sekarang WaKPN Sumbawa Besar.?2 Dikutip dari www.hukumonline.com tanggal 15/01/2009.?2?Pengaturan kewenangan KY dalam UU perubahan MA ini jelas dapat memicu?kembali konflik antara lembaga Negara MA dan KY yang pernah terjadi sebelumnya. Dari?sisi politik hukum maka tujuan perubahan Undang-undang yang dimaksudkan untuk?sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan?permasalahan konflik antar lembaga Negara sebagaimana diamanatkan dalam putusan?Mahkamah Konstitusi jelas tidak akan tercapai. Seperti mengabaikan berbagai masukan dan?kritikan dari berbagai pihak, DPR tetap meloloskan RUU tentang perubahan UU Mahkamah?agung lebih dahulu. Padahal sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi, pembahasan?perubahan UU KY harus disinkronisasikan bersama-sama dengan pembahasan UU?kekuasaan kehakiman lannya yaitu RUU Mahkamah Agung dan RUU Mahkamah?Konstitusi.?Menurut M.Mahfud MD, Politik hukum dirumuskan sebagai �kebijakan hukum?(legal Policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia?yang mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat?dan kea rah mana hukum akan dibangun.�3 Politik hukum bertujuan untuk mewujudkan?peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Memahami?politik hukum suatu perundang-undangan merupakan hal yang penting, mengingat?pembuatan hukum atau perundang-undangan tidak dapat terlepas dari sistem politik yang ada?pada waktu itu.Hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum dan?penegakannya akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.?Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, politik hukum di?bidang peradilan dimaksudkan agar semakin terjaminnya konsistensi terwujudnya?kemandirian lembaga peradilan yang berwibawa, bersih yang didukung oleh aparat penegak?hukum yang profesional dan berintegritas dan semakin meningkatnya upaya pencegahan dan?penanganan perkara korupsi. Politik hukum bidang peradilan menjadi penting, karena setelah?reformasi, kinerja lembaga peradilan belum sesuai dengan keinginan dan harapan?masyarakat. Beberapa persoalan muncul, seperti masih maraknya praktek mafia pradilan,?keberadaaan Mahkamah Konstitusi yang dinilai mengacak-acak sistem hukum yang ada dan?menimbulkan ketidakpastian hukum atas UU yang telah disahkan DPR, timbulnya konflik?antar lembaga negara MA dan Komisi Yudisial soal prinsip pengawasan chek & balances,?masalah transparansi peradilan dsb.?3 Moh.Mahfud MD, � POLITIK HUKUM DI INDONESIA�, penerbit LP3ES, Jakarta 1989, hal.9.?3?Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dalam pendahuluan tersebut, maka yang?akan dianalisis dari UU nomor 3 tahun 2009 ini meliputi : Persyaratan Calon Hakim Agung,?Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung, Usia Pensiun Hakim Agung,?Pengawasan eksternal Hakim Agung, serta Hubungan MA dengan Komisi Yudisial.?Kata kunci: pengawasan eksternal, chek & balances, main organ dan supporting organ,?Majelis kehormatan hakim.?II. PERSYARATAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG?Hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan.?Dalam posisi sentral itulah diharapkan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.?Hanya hakim yang baik, yaitu hakim yang memiliki integritas moral dan profesionalisme?yang diharapkan dapat menghasilkan putusan baik, yaitu putusan yang mencerminkan?keadilan, kepastian hukum, dan kemanfataan. Hakim yang baik hanya lahir dari sistem yang?baik, yaitu sistem yang dibangun sejak awal mulai dari rekruitment hakim yang baik, seleksi?yang ketat dan pendidikan/pelatihan yang berkesinambungan.?Dalam praktik penegakan hukum, banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan pencari?keadilan adanya putusan hakim bahkan putusan Hakim Mahkamah Agung jauh dari rasa?keadilan masyarakat. Menyadari hal itu maka kedudukan seorang hakim Agung adalah?sangat penting dan mulia mengingat perannya sebagai organ tertinggi pemutus hukum dan?keadilan. Putusan Hakim Agung adalah putusan akhir bagi pencari keadilan, yang bisa?menjadi pedoman bagi Hakim-hakim dibawahnya (yurisprudensi) maupun dalam rangka?pembentukan hukum baru serta harus bisa dikaji secara akademis. Untuk itu dalam UU?No.3/2009 ini disisipkan satu pasal yaitu pasal 6 A yang mensyaratkan � Hakim Agung harus?memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman?dibidang hukum.� Rumusan pasal ini seharusnya diikuti dengan ketentuan lain dalam dalam?UU yang berkaitan dengan persyaratan calon hakim agung.?Profesionalisme berarti menempatkan orang yang tepat untuk posisi pekerjaan yang?sesuai keahliannnya. Sehingga perlu dipikirkan wacana yang selama ni berkembang, yaitu?Sistem kamar dan spesialisasi Hakim di Mahkamah Agung. Namun ternyata dalam UU yang?baru ini belum jelas adanya sistem kamar dan spesialisasi Hakim Agung, sehingga masih?dapat terjadi hakim agung yang berlatar belakang hakim agama harus memutus perkara?4?korupsi atau pidana khusus lainnya. Dan sebaliknya sorang hakim agung dari militer harus?memutus perkara pembagian harta gono gini. Seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi,?karena mestinya seorang hakim memutus perkara sesuai bidang keahliannya atau?spesialisasinya. Dalam UU perubahan Mahkamah Agung mestinya hal ini perlu diakomodir?namun ternyata tidak.?Untuk meningkatkan profesionalisme ini, maka ada sedikit perubahan yang?signifinikan dalam PASAL 7 tentang syarat pendidikan terakhir Calon Hakim agung, yang?dibedakan untuk calon dari Hakim Karier dan non karier. Kalau dalam UU MA sebelumnya?syarat untuk menjadi Hakim agung dari unsur karier cukup berijazah Sarjana Hukum atau?sarjana lain yang mempunyai keahlian bidang hukum, maka sekarang minimal harus?berijazah Mag�ster bidang Hukum dengan dasar sarjana hukum. Sedangkan untuk calon non?karier dipersyaratkan lebih tinggi yaitu harus bergelar Doctor dan mag�ster dibidang hukum.?Sebelumnya calon non karier disyaratkan berijazah Mag�ster Hukum. Hal ini tentunya tidak?lepas dari upaya pembaharuan kearah Mahkamah Agung yang lebih profesional. Karena?putusan Hakim Mahkamah Agung nantinya akan menjadi sumber pembentukan hukum?(jurisprudensi) yang akan dipedomani Hakim di seluruh Indonesia. Sehingga seorang calon?Hakim Agung harus benar-benar mumpuni dan menguasai ilmu hukum baik secara akademis?dari jenjang pendidikannya maupun dari pengalaman (untuk karier minimal 20 tahun sebagai?hakim dan non karier minimal 20 tahun sebagai akademisi atau profesi hukum).?Kalau syarat pendidikan calon Hakim Agung lebih ditingkatkan, dalam pasal ini?tentang usia minimal calon Hakim agung justru diturunkan dari minimal 50 tahun menjadi?45 tahun berlaku baik dari calon hakim karier maupun non karier. Namun tidak jelas apa?alasan pembentuk Undang-undang memberikan batasan umur seperti ini. Karena seperti?diketahui seleksi calon Hakim agung yang pernah diadakan oleh Komisi Yudisial selalu?menghasilkan calon yang rata-rata berumur diatas 60 tahun. Bagaimana pula seandainya ada?calon dibawah usia 45 tahun tetapi secara kapabilititas, profesionalitas dan akseptabilitas?sangat baik dan tidak diragukan integritas moralnya. Mengapa perubahan UU ini tidak?memberikan peluang untuk para Hakim muda yang mempunyai integritas tinggi dan prestasi?yang luar biasa untuk menjadi calon Hakim agung. Penurunan syarat umur ini juga seolah?bertolak belakang dengan penetapan umur pensiun untuk Hakim agung yang justru?diperpanjang.?5?Hal lain yang perlu digaris bawahi dalam perubahan pasal 7 ini adalah justru?dihilangkannya ketentuan tentang keberadaan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Alasan?DPR saat membahas RUU MA, karena eksistensi Hakim Adhoc sudah diatur dalam masingmasing?UU peradilan khusus yang sudah ada sehingga tidak perlu lagi diatur dalam UU MA?ini.?III. PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AGUNG?Dalam perubahan PASAL 8, ditentukan Calon Hakim agung dipilih oleh DPR dari?nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden?menjadi Hakim Agung. Ketentuan baru yang ditambahkan adalah DPR memilih satu dari 3?nama calon untuk setiap lowongan 1 Hakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial.?Pemilihan Calon Hakim Agung dilakukan paling lama 30 hari sidang, sejak nama calon?diterima DPR. (ketentuan sebelumnya hanya 14 hari sidang). Pengajuan nama calon HA?terpilih oleh DPR kepada presiden dilakukan paling lama 14 hari kerja. Dan presiden?menetapkan Hakim Agung dari nama calon yang diajukan DPR paling lama 14 hari kerja.?Dari ketentuan tersebut ada perbedaan tentang berapa lama proses itu harus?dijalankan. Disatu sisi menetapkan kriteria hari sidang, sedangkan di ayat yang lain?ditentukan berdasarkan hari kerja. Sementara UU ini sendiri tidak menjelaskan perbedaan?antara hari sidang dengan hari kerja. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan?multi tafsir mengenai apa yang dimaksud hari sidang. Semestinya untuk keseragaman dan?kepastian hukum sebaiknya dipakai ukuran hari kerja.?Mengenai pemberhentian Hakim Agung, UU ini menetapkan merubah pasal 11?tentang pemberhentian dengan hormat Hakim Agung dari jabatannya oleh Presiden, dimana?didalamnya terdapat perpanjangan usia pensiun dari sebelumnya 65 tahun menjadi 70?tahun. Soal perpanjangan umur ini sempat menjadi kontroversi dalam pembahasan RUU?perubahan MA yang baru ini. Kritik dan desakan dari berbagai elemen masyarakat, LSM?maupun pakar hukum ternyata tidak menggoyahkan mayoritas fraksi di DPR untuk tetap?mengesahkan perpanjangan usia Hakim agung menjadi 70 tahun. Sekali lagi ini menunjukan?6?bahwa Hukum adalah produk politik sehingga apapun yang terjadi diluar gedung DPR,?kekuatan politik terbesar yang terwakili dalam fraksi mayoritas di DPR jugalah yang?menentukan wajah sebuah produk UU.?Dari sisi Politik hukum, hukum itu tidak terlepas daripada realita sosial dan?tradisional yang terdapat di negara kita. Dan dilain pihak sebagai bagian dari masyarakat?global Politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum?internasional.4 Secara internasional ternyata dari berbagai studi banding yang dilakukan?anggota DPR maupun Mahkamah agung sendiri menunjukan bahwa dibeberapa negara di?dunia usia Hakim Agung memang lumrah hingga 70 tahun, bahkan di Amerika dan Australia?jabatan Hakim Agung adalah seumur hidup. Sehingga nampak selain kekuatan politik di?DPR perpanjangan usia pensiun ini juga dipengaruhi oleh realitas internasional. Semangat?dalam UU ini juga untuk kesinambungan sehingga cukup waktu bagi Hakim Agung baru?untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengikis tunggakan perkara di MA. Mengingat selama?ini Hakim Agung terpilih hanya bertugas 2-4 tahun, karena yang terpilih rata-rata diatas 60?tahun.?Selain itu UU ini menambahkan pasal 11 A tentang prosedur pemberhentian tidak?dengan hormat dari jabatannya dengan alasan antara lain : dipidana karena melakukan tindak?pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, melanggar?sumpah atau janji jabatan, melakukan perbuatan tercela, melanggar larangan dalam pasal 10,?melanggar kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.?Yang menarik dalam pasal ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat ini ada 2?lembaga yang bisa mengusulkan yaitu selain diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung juga?bisa diajukan oleh Komisi Yudisial. Yaitu dalam hal Hakim Agung melakukan perbuatan?tercela atau melanggar kode etik/pedoman perilaku Hakim. Sehingga harus ada persepsi dan?standarisasi yang sama antara kedua lembaga tersebut supaya tidak menimbulkan conflict of?interest nantinya. Karena seperti diketahui konflik yang terjadi sebelumnya antara MA?dengan KY adalah karena belum adanya standar pengawasan (judicial ethics) yang jelas?yang dilakukan KY dalam mengawasi Hakim.5 Sehingga dalam praktek seringkali KY dalam?4 Sunaryati Hartono, Prof.Dr.C.F.G,SH, �Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional�, Alumni?Bandung 1991. hal.1?5 Lihat pengantar O.C. Kaligis, dalam �Mahkamah Agung VS Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi,?Reformasi Pengawasan Hakim�, penerbit OC Kaligis & associates Jakarta 2006.?7?pengawasannya mencampuri putusan Hakim, suatu hal yang sangat bertentangan dengan?prinsip universal tentang peradilan yang mandiri Karena pengawasan yang utama sebenarnya?bukan hanya ekseternal melainkan moral etika dan integritas hakim itu sendiri. Sehingga?perlu dirumuskan aturan tingkah laku (code of conduct) sebelum menerapkan UU ini. Dan?sebelum UU ini disahkan MA ternyata lebih dahulu memiliki kode etik Hakim dan Pedoman?perilaku Hakim yang berlaku bagi seluruh Hakim di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan?konflik baru mengingat dalam pasal 32 A UU MA ini, kode etik dan pedoman perilaku?Hakim ditetapkan bersama-sama oleh KY dan MA.?Dalam tambahan pasal 11 A ini juga ditetapkan adanya Majelis Kehormatan Hakim?(MKH), untuk memberikan kesempatan membela diri bagi Hakim Agung yang diusulkan?pemberhentian tidak dengan hormat baik oleh Ma maupun KY. Pembentukan majelis?kehormatan ini bersifat adhoc hanya dibentuk per kasus dan tidak permanen. Persoalannya?adalah mengenai komposisi keanggotaan Majelis kehormatan yang lebih banyak diisi dari?Komisi Yudisial yaitu 4 orang dan 3 orang dari unsur Mahkamah Agung. Komposisi?keanggotaan KY yang lebih besar dalam MKH jelas sangat penting mengingat dialah yang?akan memutuskan bersalah tidaknya Hakim Agung. Dengan komposisi 4 banding 3 tentunya?KY lebih bisa berbicara banyak. Hal ini dapat menimbulkan konflik baru antara KY dan?MA. Karena konsep awalnya menurut juru bicara Mahkamah Agung, Joko Sarwoko?keanggotaan MKH adalah berimbang dari MA dan KY serta ada unsur dari profesi lain.?Dengan komposisi MKH yang mayoritas didominasi KY ini bisa berbahaya, karena MA?sebagai lembaga yudikatif yang independen bisa terancam oleh kekuasaan lain, mengingat?rekomendasi MKH ada ditangan Presiden. Bila Presiden sebagai eksekutif menindaklanjuti?keputusan MKH yang lebih banyak didominasi KY, maka berarti Eksekutif telah memasuki?ranah yudikatif. Dan bila Presiden bertindak sebagai tukang stempel atas keputusan MKH?maka KY akan menjadi lembaga super body diatas lembaga Mahkamah Agung.?IV. PENGAWASAN HAKIM AGUNG.?Masalah pengawasan Hakim Agung merupakan hal yang paling substansial dari?perubahan UU Mahkamah Agung ini. Sebagaimana tercermin dari penjelasan umum UU?No.3 tahun 2009, bahwa perubahan kedua atas UU No.14 tahun 1985 khusus menyangkut?pengawasan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan?8?ketatanegaraan. Karena MA bukan lagi satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan?Hakim, maka dibutuhkan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).?Karenanya diperlukan kejelasan tentang pengawasan yang menjadi kewenangan MA dan?kewenangan KY. Hal ini mengingat konflik antara lembaga MA dengan KY mengenai?pengawasan Hakim sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.?Beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan hakim agung antara?lain pengawasan semula ditujukan dalam rangka implementasi check and balances system,?yaitu pada hakekatnya semua kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif perlu?adanya kontrol dan pengawasan. Termasuk Hakim Agung juga harus ada pengawasan.?Pertanyaannya siapa yang harus melakukan pengawasan terhadap hakim agung? Kegagalan?sistem yang ada dalam menciptakan peradilan yang lebih baik pada masa lalu telah?mendorong timbulnya pemikiran kearah pembentukan suatu lembaga pengawas eksternal?(external auditors) yang bernama Komisi Yudisial. Oleh karena itu sistem pengawasan?hakim agung idealnya dilakukan dengan model pengawasan ganda baik internal maupun?eksternal, supaya pengawasan berjalan efektif yang pada gilirannya mendorong terciptanya?peradilan yang lebih baik.?Menurut perubahan pasal 32, Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung?sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan?dibawahnya dalam rangka kekuasaan kehakiman. Dalam pengawasan ini Mahkamah Agung?mempunyai wewenang terhadap teknis peradilan, termasuk administrasi dan keuangan,?memberi petunjuk dan teguran atau peringatan kepada semua pengadilan dibawahnya.?Sedang pengawasan eksternal atas perilaku Hakim agung diatur dalam pasal?tambahan yaitu pasal 32 A dan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan eksternal yang?dilakukan oleh KY harus berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku Hakim yang?ditetapkan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Adanya pengawasan?ganda oleh UU ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensip sehingga diharapkan?kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim benar-benar terjaga.?Meskipun demikian harus ada proporsi pengawasan yang jelas antara MA dan?Komisi Yudisial. Misalnya kewenangan pengawasan internal MA mencakup pengawasan di?bidang kompetensi dan profesionalisme, administratif, organisatoris dan financial.?Sedangkan kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan?9?kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Sebelumna fungsi pengawasan?eksternal oleh Komisi Yudisial seolah tidak ada artinya lagi setelah adanya putusan?Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006. Meskipun kalau dicermati sebenarnya putusan?Mahkamah Konstitusi itu tidak bermaksud menegasikan kewenangan KY untuk menjaga?kehormatan, keluhuran dan perilaku hakim agung, hanya saja UU KY ternyata tidak rinci?mengatur tentang prosedur pengawasan, siapa subyek dan obyek yang diawasi serta?instrumen apa yang digunakan sebagai standar pengawasan. Sehingga ketentuan pengawasan?dalam UU KY menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu konsep?pengawasan dalam UU KY yang didasarkan atas paradigma seolah hubungan MA dan KY?dalam pola hubungan �checks and balances� antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran?separation of power adalah tidak tepat. Karena tidak dapat dibenarkan suatu kehendak check?and balances dari supporting organ (dalam hal ini KY) terhadap main organ (Mahkamah?Agung).6 Karena itu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga mengamanatkan agar?dilakukan perbaikan yang bersifat integral dalam harmonisasi dan sinkronisasi dengan?peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kekuasaan kehakiman.?Ruang lingkup pengawasan ekseternal terhadap hakim tersebut seharusnya?dirumuskan normanya secara jelas termasuk parameternya. Sehingga dapat diketahui secara?pasti perbuatan hakim manakah yang menyimpang dan tidak menyimpang baik dalam?kedinasan maupun diluar kedinasan. Sehubungan dengan itu perlu dibuat pedoman perilaku?bagi hakim yang memiliki daya mengikat bagi hakim dengan disertai bentuk sanksi dan?prosedur penindakannya. Dan untuk hal ini Mahkamah Agung telah bergerak lebih cepat?dengan mengeluarkan Keputusan KMA tentang pedoman perilaku Hakim. Padahal dalam?UU ini diamanatkan Kode etik dan Pedoman perilaku ditetapkan bersama antara MA dan?KY. Sehingga akan menimbulkan persoalan akankah KY mau menggunakan kode etik dan?pedoman perilaku yang telah dibuat sebelumnya oleh MA. Dengan mengingat konflik?sebelumnya rasanya sulit untuk KY menerima begitu saja pedoman yang dirumuskan oleh?MA.?Dalam kerangka hubungan antara MA dengan KY yag sebelumnya kurang harmonis,?maka dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi diatas dimana pola hubungan?check and balances antar cabang kekuasaan dalam konteks separation of powers seolah?6 Lihat pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006,?tentang permohonan pengujian UU No.22 tahun 2004 tentang KY dan UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan?kehakiman terhadap UUD 1945.?10?hubungan MA dan KY berada dalam posisi setara tidak dapat diterapkan antara KY sebagai?organ penunjang (supporting organ) terhadap MA selaku organ utama (main organ).?Sehingga dalam rangka pengawasan eksternal yang dimaksud UU ini maka diperlukan?adanya kerjasama yang harmonis antara MA dan KY karena kedua lembaga tersebut?masing-masing memiliki independensi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya?sebagaimana telah dirumuskan dalam perundang-undangan dan tidak perlu saling intervensi?kewenangan.?V. K E S I M P U L A N :?Perubahan yang kedua atas UU Mahkamah Agung No 14 tahun 1985 adalah?relatif terlalu cepat, karena perubahan pertama dengan UU No.5 tahun 2004 baru berusia?sekitar 4 tahun. Suatu UU yang sering dirubah dengan cara parsial seperti UU MA ini?sebenarnya dapat menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian hukum. Sehingga?seharusnya perubahan kedua UU MA ini diarahkan untuk perubahan total dengan membuat?UU MA yang baru yang bernuansa reformasi hukum dengan mengakomodasikan,?mengkombinasikan dan merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan?ketatanegaraan.?Apapun rumusan dalam UU MA No.3 tahun 2009 ini yang patut diperhatikan?adalah perubahan UU itu seharusnya murni dilakukan untuk perbaikan lembaga Mahkamah?Agung dan badan peradilan ke depan sesuai kebijakan Politik Hukum Nasional bidang?peradilan yaitu terjwujudnya konsistensi kemandirian lembaga peradilan yang berwibawa,?bersih didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Namun?kenyataannya perubahan UU MA ini masih bersifat parsial atau sepotong-sepotong demi?kebutuhan politik sesaat. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum UU tersebut yaitu?perubahan UU MA sebagaimana telah diubah sebelumnya dengan UU No.5/2004 adalah?khususnya menyangkut pengawasan Hakim Agung yang sudah tidak lagi sesuai dengan?kebutuhan hukum dan ketatanegaraan.?Perubahan kedua UU MA ini yang dilakukan secara parsial dan tergesa-gesa?sehingga menimbulkan kontroversi saat akan disahkan tidak bernuansa futuristik untuk?perbaikan lembaga peradilan ke depan, sehingga produk UU yang demikian tidak dapat?bertahan dalam waktu yang lama. Selain itu kurangnya komprehensifitas penelaahan materi?11?Perundang-undangan (muatan filosofis, juridis/normatif dan sosiologis) serta tidak adanya?sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU kekuasaan kehakiman lainnya sebagaimana?diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak menutup kemungkinan?setelah perubahan kedua ini akan ada perubahan ketiga dan seterusnya.?DAFTAR PUSTAKA?Moh.Mahfud MD, � POLITIK HUKUM DI INDONESIA�, penerbit LP3ES, Jakarta 1989.?O.C. Kaligis, �Mahkamah Agung VS Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi, Reformasi?Pengawasan Hakim�, penerbit OC Kaligis & associates Jakarta 2006.?Sunaryati Hartono, �Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional�, Alumni Bandung?1991.?Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 tanggal 23?Agustus 2006, tentang permohonan pengujian UU No.22 tahun 2004 tentang KY dan?UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman terhadap UUD 1.

By : Moch. Yulihadi, SH, MH

PROSES PENGAJUAN, TEKNIK PENYUSUNAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENDAHULUAN

Written by Administrator
Category:
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.Sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No. 10 tahun 2004 di atas, bahwa proses sebuah peraturan menjadi legal dan mempunyai daya ikat atau kekuatan hukum tetap harus melewati beberapa tahap. Adapun yang akan di bahas dalam makalah ini hanya sebagian dari tahap-tahap di atas, yaitu tahap persiapan, teknik penyusunan dan pengundangan.Pertama, tahap persiapan ini menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan sebuah peraturan perundang-undangan. Karena terdapat berbagai jenis bentuk peraturan perundang-undangan, dimana setiap jenisnya mempunyai spesifikasi kewenangan legislasi (pembuatan peraturan) yang berbeda-beda, maka perlu dijelaskan satu persatu sesuatu dengan hirarki jenis/bentuk peraturan perundang-undangan tersebut.Kedua, tahap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. dalam tahap ini dapat dilihat lebih rinci di lampiran UU No. 10 tahun 2004. Akan tetapi dalam lampiran tersebut hanya menjelaskan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan secara umum, khususnya mengenai Peraturan Daerah terdapat aturan tersendiri. Ketiga, Tahap Pengundangan sangatlah penting bagi sebuah peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya pengundangan ini sebuah peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat atau kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan.Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah pada tahap perencanaan peraturan perundang-undangan telah diatur mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Oleh karena itu, untuk menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan.I. PROSES PENGAJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANA. Undang-Undang (UU)Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah adalah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.Rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan rancangan undang-undang baik dari DPR atau DPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Dan Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan cleh instansi pemrakarsa.Dalam rangka penyiapan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang, masyarakat dapat memberikan masukan kepada Pemrakarsa. Masukan dilakukan dengan menyampaikan pokok-pokok materi yang diusulkan. Masyarakat dalam memberikan masukan harus menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas.B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.C. Peraturan PemerintahDalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, Pemrakarsa membentuk Panitia Antardepartemen. Tata cara pembentukan Panitia Antardepartemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah kepada Presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab II tentang Penyusunan Undang-Undang.D. Peraturan PresidenDalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, Pemrakarsa dapat membentuk Panitia Antardepartemen. Tata cara pembentukan Panitia Antardepartemen, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden kepada Presiden berlaku mutatis mutandis ketentuan Bab II tentang Penyusunan Undang-Undang.E. Peraturan Daerah (Perda)Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari dewan perwakilan rakyat daerah atau gubernur, atau bupati/walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur atau bupati/walikota kemudian disampaikan dengan surat pengantar gubernur atau bupati/walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah oleh gubernur atau bupati/walikota. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kepada gubernur atau bupati/walikota.Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas :a. Peraturan Daerah;b. Peraturan Kepala Daerah;c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;d. Keputusan Kepala Daerah; dane. Instruksi Kepala Daerah.II. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDalam penyusunan Rancangan Undang-Undang berdasarkan Prolegnas, Pemrakarsa membentuk Panitia Antardepartemen.Keanggotaan Panitia Antardepartemen terdiri atas unsur departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang terkait dengan substansi Rancangan Undang-Undang.Panitia Antardepartemen dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.Panitia Antardepartemen penyusunan Rancangan Undang-Undang dibentuk setelah Prolegnas ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dari Presiden.Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden. Dalam rangka penyusunan konsepsi Rancangan Undang-Undang di luarProlegnas, Pemrakarsa wajib mengkonsultasikan konsepsi tersebut kepada Menteri dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang. Kemudian Menteri mengkoordinasikan pembahasan konsepsi tersebut dengan pejabat yang bewenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan dari lembaga Pemrakarsa dan lembaga terkait lainnya. Apabila dipandang perlu, koordinasi dapat pula melibatkan perguruari tinggi dan atau organisasi.Yang dimaksud dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan disini adalah teknik atau susunan dalam membuat sebuah peraturan perundang-undangan. hal ini dijelaskan dalam lampiran UU No. 10 Tahun 2004. Secara garis besar susunan dari sebuah peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :A. JUDULB. PEMBUKAAN1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan3. Konsiderans4. Dasar, Hukum5. DiktumC. BATANG TUBUH1. Ketentuan Umum2. Materi Pokok yang Diatur3. Ketentuan Pidana (Jika diperlukan)4. Ketentuan Peralihan (Jika diperlukan)5. Ketentuan PenutupD. PENUTUPE. PENJELASAN (Jika diperlukan)F. LAMPIRAN (Jika diperlukan)Sedangkan rincian dari pointer di atas dapat dilihat pada lampiran UU No. 10 tahun 2004 karena begitu banyaknya spesifikasi atau rinciannya. Khusus untuk proses penyusunan produk hukum daerah mempunyai aturan tersendiri yang diatur dalam PMDN No.16 tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.Pimpinan satuan kerja perangkat daerah menyusun rancangan produk hukum daerah. Selain itu penyusunan produk hukum daerah juga dapat didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum.Ketua Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan perkembangan rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan. Pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk tim asistensi dengan sekretariat berada pada Biro Hukum atau Bagian Hukum.III. PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANSuatu peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan atau ditetapkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila telah diundangkan dalam Suatu Lembaran Negara (LN) atau Berita Negara. Dan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah.Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.Istilah Pengundangan atau Afkondiging atau Promulgation dapat berarti juga Publicate atau Publication. Yang dimaksud pengundangan di sini adalah pemberitahuan secara formal suatu peraturan negara dengan penempatannya dalam suatu penerbitan resmi yang khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan perlunya suatu pengundangan adalah een eider wordt geacht de wet te kennen (setiap orang dianggap mengetahui undang-undang) atau ignorantia iuris neminem excusat/ignorance of the law excuses no man (ketidaktahuan seseorang terhadap undang-undang tidak memaafkannya).Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalama. Lembaran Negara Republik Indonesia;b. Berita Negara Republik Indonesia;c. Lembaran Daerah; ataud. Berita Daerah.Peraturan Perandang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;b. Peraturan Pemerintah;c. Peraturan Presiden mengenai:1. perigesahan perjanjian antara negara Republik Indonesia dan negara lain atau badan internasional; dan2. peryataan keadaan bahaya.d. Perataran Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Sedangkan Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Letak pasal yang mengatur pengundangan ini biasanya terletak dalam ketentuan penutup.Adapun pengundangan peraturan daerah atau sebutan lainnya dan pengumuman peraturan kepala daerah serta peraturan bersama kepala daerah dilakukan oleh sekretaris daerah (sekda) dan dapat didelegasikan kepada kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum.PENUTUPUntuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib (good Governance) antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya supaya tidak kehilangan arah atau tujuan (loss purpose) sebagai negara hukum (rechtstaat).Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya.