Partai Berkarya Buka Suara Soal Tommy dan 'Paradise Papers'

Written by satper admin
Category:


Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar IV di Jakarta, Kamis (15/9). [suara.com/Oke Atmaja]

Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar IV di Jakarta, Kamis (15/9). [suara.com/Oke Atmaja]

Bocoran dokumen 'Paradise Papers' mengungkapkan bagaimana orang-orang super kaya di Indonesia, seperti Ketua Umum Partai Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya yang juga anak dari mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto dan Mamiek Soeharto diduga diam - diam memiliki investasi di luar negeri, di tempat yang selama ini dikenal sebagai surga pajak.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang enggan mengomentari perihal masuknya nama Tommy dalam Paradise Paper. Partai Berkarya merupakan besutan partai dari Tommy Soeharto.

"Aku tak bisa komentar kalau masalah pribadi," ujar Badaruddin kepada Suara.com, Senin (6/11/2017).

Meski demikian, Badaruddin mengatakan, Tommy telah melaporkan harta kekayaannya kepada Ditjen Pajak melalui program tax amnesty. Maka dari itu, ia tak sependapat jika Tommy disebut pengemplang pajak.

"Apalagi kan beliau (Tommy) kan sudah ikut Tax Amnesti, ko dibilang pengemplang pajak, dari mana?," kata Badaruddin.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa keikutsertaaan dalam program pengampunan pajak (Tax Amnesty) sebagai bentuk kewajiban Tommy sebagai seorang warga negara dalam hal taat pajak.

Menurut Badaruddin, jika ada temuan soal pajak yang belum dibayarkan, seharusnya bisa disampaikan ke Tommy, agar bisa diselesaikan. Kata dia, Tommy memiliki tim yang bertugas untuk mengelompokkan harta kekayaan mana yang masuk kateogori Tax Amnesty.

"Kalau misalnya ada temuan dari pajak, ada yang belum terbayarkan kan tinggal disampaikan, beliau pasti akan selesaikan. Tapi, kalau hanya disinyalir atau gimana ya gimana ada temuan itu nggak jelas, kan kemarin tim beliau bentuk, untuk apa namanya menyisir kekayaan beliau mana yang harus masuk kedalam katagori Tax Amnesty," ucap dia.

Badaruddin juga menegaskan pihaknya tak akan mengambil langkah hukum. Pasalnya, kata Badaruddin hal tersebut ranah pribadi bukan urusan partai.

"Ya ada tim beliau yang mengatur tentang itu. Kami yang dari partai nggak ikut campur urusan pribadi beliau apalagi perusahaan," tandasnya.

Bocoran dokumen yang disebut 'Paradise Papers' tersebut mencakup 13,4 juta dokumen, sebagian besar berasal dari satu perusahaan keuangan luar negeri. Seperti halnya Panama Papers tahun lalu, dokumen diperoleh oleh surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung, yang kemudian meminta International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) atau Konsorsium Jurnalis Investigatif untuk melakukan penyelidikan.

Tommy, yang merupakan pimpinan Humpuss Group, pernah menjadi direktur dan bos dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup pada tahun 2000.

Dalam catatan ICIJ, terdapat alamat yang sama untuk Asia Market dan V Power, perusahaan yang terdaftar di Bahama dan dimiliki Tommy Suharto dan memiliki saham di perusahaan mobil mewah Italia Lamborghini, menurut catatan Securities and Exchange Commision.

Menurut data Appleyby, firma hukum di Bermuda, ada sebuah informasi menyangkut keberaaaan perusahaan patungan di Bermuda antara cabang Humpuss dan NLD, perusahaan iklan Australia. Menurut laporan setempat pada 1997, perusahaan patungan itu membuat Tommy Suharto dan mitranya dari Australia mendirikan bisnis papan reklame pinggir jalan di Negara Bagian Victoria, Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar dan Cina. Perusahaan itu ditutup di Bermuda pada 2003 dan dicatat di Appleby sebagai "pengemplang pajak."

Sebagaimana diketahui, kehebohan dugaan penghindaran pajak yang diduga melibatkan nama-nama besar di tanah air kembali mencuat. Setelah tahun lalu publik dihebohkan dengan kasus 'Panama Papers', kini publik kembali dikejutkan oleh kemunculan dokumen 'Paradise Papers'.

 

Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Pidana TPPU 4 Tahun

Written by satper admin
Category:


Suara.com -
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Januari 2018 telah menjatuhkan vonis hukuman empat tahun enam bulan dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan dengan terdakwa Amie Hamid. Barang bukti aset termasuk rumah, apartemen, gedung olah raga, kos-kosan, vila, ruko, kios, mobil, motor, uang kas, dan barang-barang elektronik senilai total Rp26,9 miliar yang telah disita oleh penyidik dirampas untuk negara.

"Putusan TPPU ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berupa penjualan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan Amie Hamid," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (10/1/2018).

Mencari Keadilan dalam Proses Peradilan Pajak

Written by Administrator
Category:

Persoalan keadilan dalam proses peradilan pajak kerap memberi warna menarik dalam beberapa kasus yang terjadi. Sekalipun proses peradilan pajak yang diatur dalam UU No 14 tahun 2002 sudah berusia 16 tahun, nuansa memberi keadilan terus menjadi pergulatan yang perlu disikapi.

Memang tidak mudah memahami kasus-kasus pajak --terlebih kasus yang kompleks-- yang ditangani Pengadilan Pajak. Bahkan terdapat kasus yang memiliki persoalan sama tetapi diputus berbeda karena hakim di Indonesia tidak menganut asas preseden (the binding force of precedent), melainkan asas bebas yang tidak terikat putusan hakim lain.

Peradilan pajak adalah proses hukum sebagai kelanjutan dari proses hukum keberatan (sebagai peradilan semu) yang ditangani Ditjen Pajak. Sesungguhnya proses hukum keberatan tidak tepat ditangani Ditjen Pajak karena secara institusi merupakan pihak yang tidak independen. Tetapi politik hukum UU masih saja tidak mengalami perubahan sampai saat ini.

Persoalan hukum atas kasus-kasus pajak baik kasus sederhana maupun rumit, memerlukan sikap hakim yang dapat memahami makna keadilan karena hakim harus menggali hakikat keadilan dari setiap kasus pajak yang timbul. Tiap kasus pajak memiliki kekhasan tersendiri dan mesti dimaknai dengan cermat. Hakim harus menggali keadilan yang tepat. Hukum adalah logika yang mesti punya makna logis. Jika tidak, keadilan dalam putusan hakim tidak bisa dipahami semua pihak.

Keadilan dalam Kasus

Mencari keadilan dalam proses sengketa pajak antara wajib pajak (WP) dengan fiskus (Ditjen Pajak) memberi cara para pihak menyelesaikan sengketa yang timbul. Boleh jadi logika hukum para pihak dalam mempertahankan pendapat tidak terselesaikan dengan baik. Di sinilah peran hakim pengadilan pajak mencari keadilan yang sesungguhnya dengan logis.

Kemandirian dan kebebasan hakim pengadilan pajak tidak ditentukan oleh prosedur yang ditentukan Ditjen Pajak sebagai bagian dari para pihak. Proses peradilan adalah proses hukum memberi strategi bagaimana para pihak dapat meraih kemenangan atas dasar bukti hukum yang ada.

Sepanjang para pihak bisa membuktikan adanya transaksi dan dokumen hukum yang diperlukan, hakim wajib menganalisisnya dan membuat putusan atas dasar bukti hokum dan keyakinan hakim. Namun, seringkali prosedur administrasi yang salah, misalnya karena tidak melaporkan dalam dokumen SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) –padahal bukti material ada– beban kesalahan tetap menjadi kewajiban wajib pajak.

Lazim terjadi dalam praktik jika wajib pajak sudah melakukan transaksi kewajiban pajak secara material yang sudah benar tetapi lupa atau lalai mengisi dan melaporkannya dalam laporan SPT. Fiskus kerap menilai kesalahan administrasi demikian menjadikan substansi pajak yang sudah benar berakibat dan dianggap tidak benar.

Misalkan, Tuan Didi Alimusa pada laporan SPT Tahunan Tahun 2017 lupa mencantumkan transaksi pengenaan PPh Final yang sudah dibayar ke kas negara melalui pemungut. Atau Tuan Edi Simanjuntak sudah dikenakan PPh dari bunga deposito yang pengenaannya bersifat final, lupa mencantumkan penghasilan bunga deposito-nya dalam lampiran SPT.

Ketika dilakukan pemeriksaan pajak terhadap laporan SPT Tuan Didi maupun SPT Tuan Edi, pemeriksa pajak menilai pengisian SPT tidak benar karena menyalahi aturan pengisian SPT sesuai Pasal 4 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No 16/2000. Padahal substansi pelunasan pajak sudah diselesaikan melalui pihak pemotong/pemungut pajak.

Hukum pajak hakikinya memiliki kebenaran material, bukan procedural maupun administratif. Sanksi administratif tidak boleh menegasikan keadaan sesungguhnya yang bersifat substantif. Hukum pajak hendak mencari keadaan material dari sisi pajak sudah atau belum dibayar, bukan keadaan sudah atau belum dilaporkan. Terlebih keadaan pelunasan pajak dilakukan pihak ketiga sebagai pemungut pajak.

Penulis berkesempatan diskusi dengan wajib pajak, ternyata fenomena kesalahan administratif masih saja ditafsirkan fiskus pada kesalahan substantif. Logika hukumnya, jika cara berpikir seperti itu diikuti, pengenaan pajak menjadi dua kali dilakukan dan itu menjadi tidak adil, karena negara mengambil haknya dari masyarakat (wajib pajak) melebihi dari seharusnya. Dengan kata lain, wajib pajak membayar melebihi dari kewajiban seharusnya. Padahal, hak dan kewajiban para pihak sudah diatur tegas dalam UU Perpajakan yang terkait.

Keadilan pajak dalam proses peradilan sengketa pajak adalah keadilan dari sisi jumlah pajak yang sudah dibayar, bukan pada sisi sudah dilaporkan atau belum. Putusan hakim hanya didasarkan pada bukti (sudah dibayar pajaknya atau belum) serta keyakinan hakim. Keyakinan pun tetap didasarkan pada bukti sudah atau belumnya pajak dibayar, bukan dilaporkan.

Hakim mesti menilai hukum (hukum pajak) pada tataran rasa keadilan bagi para pihak dan tidak masuk dalam formulasi rumusan UU. Bila terjadi sengketa yang berhadapan antara norma UU dengan nilai hukum dan rasa keadilan, hakim patut menggali rasa keadilan yang ada. Itulah fungsi pengadilan yang berasal dari kata adil dan di situlah peran suci dari hakim sebagai wakil Tuhan di dunia. Putusan hakim adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

Keadilan dalam UU Pajak

Pola berpikir hakim dalam konteks peradilan pajak hakikinya tertuju pada dua terapan hukum, yakni pertama, terapan hukum positif, dan kedua, rumusan kebatinan dari makna pajak. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum itu bisa keras dan karena itu mengandung kemungkinan untuk tidak mendatangkan keadilan (2006: 263-264).

Dalam konteks itu, perlu kewajaran hukum (epikeia) yakni interpretasi terhadap hukum positif tidak menurut kalimatnya melainkan menurut suasana kebatinannya. Jika dalam penanganan kasus yang dibatasi hukum mengalami kesulitan dengan penerapan hokum positif, keadilan sulit dicapai.

Untuk itu diperlukan kebajikan dengan kewajaran yang merupakan wewenang lembaga peradilan mengabaikan kepastian hokum (Norbertus Jegalus, 2011: 116-117). Tentu dapat dipahami jika penerapan harafiah suatu UU justru dapat menghilangkan makna hukum sebagai tatanan keadilan. Kalau begitu, penerapan hukum pajak adalah penerapan hukum menuju tatanan keadilan yang dipahami dalam konteks kebatinan dari cara penyusunan UU yang dikehendaki sejak semula.

Sudah sangat jelas jika sejak semula penerapan UU pajak (hokum pajak) adalah penerapan memenuhi kewajiban melunasi sejumlah pajak yang sudah atau belum dilakukan wajib pajak. Pelunasan pajak adalah konteks kebatinan yang dikehendaki dalam hukum pajak. Dengan memahami konteks demikian, kiranya keadilan dalam proses peradilan pajak baik dalam kasus pajak yang sederhana maupun yang rumit, hanya ditujukan pada pelunasan pajak yang memang dikehendaki sejak dari semula.

Berapa hak negara sesungguhnya, sehingga pengenaan pajak kepada wajib pajak yang tidak semestinya (berganda bahkan berlipat ganda) atau dengan kata lain negara mengambil dari masyarakat (wajib pajak) yang melebihi dari seharusnya. Hal itulah yang harus dikoreksi oleh hakim demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, lembaga peradilan betul-betul sebagai tempat mencari keadilan di dunia. Semoga.

 

Debbie Yoshida, Dosen dan Peneliti Perpajakan pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta

Anggota DPRD Purwakarta Jadi Tersangka Kasus Pajak

Written by satper admin
Category:

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Anggota DPRD Purwakarta Mesakh Supriyadi ditetapkan tersangka Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terkait kasus pidana pajak sebagaimana diatur di Pasal 39 A huruf a Undang-undang Ketentuan Perpajakan.

 

Mesakh ditetapkan tersangka ‎lewat surat dengan nomor BA-58.TAP/PJ.052/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

Surat penetapan tersangka itu sendiri keluar sebelum surat perintah penyidikan diterbitkan, yakni lewat surat nomor Print-104.02.DIK.SSU/PJ.0d/2018 tanggal 31 Oktober.

Lantas, siapa Mesakh Supriyadi? Penelusuran Tribun, Mesakh sempat berstatus aparatur sipil negara (ASN) pada Ditjen Pajak Kemenkeu sejak 1982, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dengan pangkat penata I golongan III D.

Pada 10 April 2013, ia mundur diri sebagai ASN dengan alasan ingin mengikuti Pileg 2014-2019 yang ditindak lanjuti dengan keluarnya surat nomor S.216/WPJ.09/KB.10/2013 tertanggal 23 Mei.

KPP Pratama Purwakarta kemudian mengeluarkan surat nomor S-543/WPJ.0c/KP.1001/2013 pada 1 Juli 2013 yang menyatakan Mesakh pegawai KPP Pratama Purwakarta yang mengajukan pensiun.

Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan surat nomor KM-23/SJ.5/UP.7/2013 pada 25 Oktober tentang pemberian bebas tugas sebagai masa persiapan pensiun pada Mesakh terhitung pada 1 Desember 2013 hingga akhir Agustus 2014.

Namun, Kementerian Keuangan justru mengeluarkan surat keputusan nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015 pada 31 Desember 2015 yang berisi memberhentikan Mesakh tidak dengan hormat. Alasannya, Mesakh menjadi anggota atau pengurus partai politik pada 15 April 2013 dan Mesakh menjadi anggota DPRD Purwakarta masa jabatan 2014-2019. Dengan keputusan itu, Mesakh tidak mendapat tunjangan pensiun.

Atas surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, Mesakh mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 6 Juni 2016 dengan nomor perkara 157/G/20/2016/PtUN-JKT. Namun, gugatan Mesakh ditolak PTUN Jakarta. Putusan itu dibacakan di persidangan PTUN Jakarta pada 12 Oktober 2016.

Tidak puas, Mesakh mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN Jakarta itu, dengan obyek gugatan yang sama, melawan keputusan Kementerian Keuangan yang memecat Mesakh. Namun, lagi-lagi, Mahkamah Agung menolak gugatan kasasi itu lewat nomor putusan 408 K/TUN/2017.

Saat dikonfirmasi, Mesakh membenarkan soal pemberhentian tidak hormatnya itu. Namun, ia menyangkal penetapan tersangka oleh Ditjen Pajak, berkaitan dengan pemberhentian dirinya secara tidak hormat.