Jangka Waktu Pengajuan Kasasi

Written by Administrator
Category:

Pertanyaan

Kami punya kasus perdata, dalam hal ini sengketa tanah dan sudah mendapat putusan dari pengadilan tinggi sejak tahun 2000. Pihak pengadilan negeri (oknum) mengatakan kepada kami bahwa kasus tersebut dilanjutkan dengan kasasi namun sampai sekarang kami belum menerima putusan kasasi. Karena merasa penasaran maka saya selaku ahli waris mencoba menanyakan ke pengadilan dan ternyata tidak dilakukan proses kasasi. Namun mengherankan karena pihak pengadilan baru ingin melakukan pengiriman kasasi. Pertanyaan kami adalah apakah masih dibolehkan melakukan proses kasasi padahal pihak kami sudah melakukan permohonan eksekusi pada tahun 2003? Yang kedua adalah kapan putusan itu dikatakan inkracht soalnya kami orang awam tentang hukum?

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Anda mengatakan bahwa Anda sudah mendapat putusan pengadilan tinggi pada tahun 2000, namun pihak yang mengatakan kepada Anda bahwa perkara dilanjutkan ke kasasi adalah oknum di pengadilan negeri.

Perlu Anda ketahui bahwa pihak yang melanjutkan proses ke kasasi (pemohon kasasi) adalah pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU MA”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 (“UU 3/2009”).

Selanjutnya kami akan bahas mengenai putusan inkracht (putusan yang telah berkekuatan hukum tetap). Anda menyebut soal perkara perdata, mengenai putusan inkracht dalam perkara perdata, kami mengacu pada Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) karena di dalam UU MA tidak diatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata.

Read more: Jangka Waktu Pengajuan Kasasi

Kasasi Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Written by Administrator
Category:

Mengenai upaya hukum kasasi diatur dalam Pasal 131 UU PTUN yang menyebutkan :

(1) Terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimintakan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(2) Acara pemeriksaan kasasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Tenggang waktu mengajukan upaya hukum kasasi adalah 14 (empat belas) hari, sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Permohonan kasasi ini disampaikan pemohon secara tertulis atau lisan melalui pnitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkaranya. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, panitera membetitahukan secara tertulis mengenai pennohonan kasasi itu kepada pihak lawan.

Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam buku daftar, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-aiasan permohonan kasasi.. Panitera dalam tenggang waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari harus menyampaikan salinan memori kasasi itu kepada pihak lawan. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi, maka pihak lawan harus sudah mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera.. Dalarr, waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, panitera mengirimkan pennolionan kasasi,memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung.

Read more: Kasasi Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Kasasi Adalah....

Written by Administrator
Category:

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan di mana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 UU No. 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kasasi lebih tepat diartikan "naik banding" ketimbang "banding".Bila Anda tidak puas dengan vonis dari Pengadilan Negeri,Anda bisa mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi. Bila masih tidak puas dengan vonis dari Pengadilan Tinggi,dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.Mahkamah Agung sebagai badan terakhir bagi kita utk memperoleh keadilan.

PK Tanpa Banding dan Kasasi Tak Boleh Diterima

Written by Administrator
Category:

Taktik para terpidana kasus korupsi dalam mengurangi hukumannya semakin berkembang. Beberapa waktu belakangan ini, ada sebuah trend baru di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Para terpidana yang telah dihukum oleh pengadilan di tingkat pertama itu tak mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Melainkan langsung mengajukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali (PK).

‘Akal-akalan’ ini rupanya terbaca oleh Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung (MA). Hakim Ad Hoc Krisna Harahap dan MS Lumme menilai modus baru ini adalah upaya untuk mengurangi hukuman. Bila terpidana mengajukan banding atau kasasi, maka ada kemungkinan hukumannya bisa diperberat.

Sedangkan, bila terpidana mengajukan PK maka mustahil hukuman yang diperolehnya di pengadilan tingkat pertama diperberat oleh majelis hakim PK. Dasarnya adalah Pasal 266 ayat (3) KUHAP. Ketentuan itu berbunyi ‘Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula’.

Pendapat dua hakim ini bukan diutarakan dalam acara diskusi atau seminar, melainkan dituangkan dalam putusan PK yang diajukan oleh mantan Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Hamid Rizal. Majelis Hakim PK yang diketuai oleh Artidjo Alkostar serta beranggotakan Krisna Harahap, MS Lumme, Leo Hutagalung dan Imam Haryadi menolak PK terpidana.

Krisna dan Lumme menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Menurut keduanya, putusan itu seharusnya berbunyi tidak dapat diterima (artinya, tak memenuhi syarat formil sehingga substansi perkaranya tak perlu dipertimbangkan). Ketika dikonfirmasi, Krisna menyebutkan langkah mengajukan PK tanpa melewati banding dan kasasi tidak tepat.

Read more: PK Tanpa Banding dan Kasasi Tak Boleh Diterima

Perbedaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dengan Peninjauan Kembali

Written by Administrator
Category:

Pertanyaan

Apa perbedaan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Kasasi demi kepentingan hukum? Keduanya sama sama upaya hukum luar biasa.

Ulasan Lengkap

Intisari:

Benar, Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali sama-sama merupakan upaya hukum luar biasa. Tetapi terdapat beberapa perbedaan, salah satunya yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terbatas hanya pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (pengadilan selain Mahkamah Agung), sedangkan Peninjauan Kembali dilakukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang diputus oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, tetapi tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas.

Apa perbedaan lainnya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.[1]

Upaya hukum terdiri dari:

Read more: Perbedaan Kasasi Demi Kepentingan Hukum dengan Peninjauan Kembali