4 Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak yang Dimiliki oleh Wajib Pajak

Written by Administrator
Category:

Saat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dua pihak yaitu Wajib Pajak dan petugas pajak rentan berada pada posisi yang berseberangan hingga akhirnya menimbulkan sengketa pajak.

Lalu, bagaimana menyelesaikan sengketa pajak antara Wajib Pajak dan petugas pajak? Berikut ini akan dijelaskan penyelesaian sengketa melalui beberapa prosedur.

Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak

1. Keberatan

Dikategorikan keberatan apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu penerimaan:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

e. Pemotongan pajak oleh pihak ketiga sesuai peraturan

Surat Keberatan oleh Wajib Pajak dapat disampaikan secara langsung, pos maupun online (e-Filing) melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan resmi.

Tanda bukti telah diterimanya Surat Keberatan berupa tanda penerimaan surat dari petugas pajak, bukti pengiriman surat melalui pos dan bukti penerimaan elektronik.

Read more: 4 Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak yang Dimiliki oleh Wajib Pajak

Seri KUP - Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Pajak

Written by Administrator
Category:

Sumber : http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-banding-gugatan-dan-peninjauan-kembali-pajak

Banding atau Gugatan adalah upaya hukum berikutnya apabila keputusan keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administasi, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak masih belum dapat diterima oleh Wajib Pajak. Upaya hukum banding atau gugatan memiliki lingkup yang spesifik dengan aturan tertentu guna memenuhi syarat formal dalam pengajuan banding atau gugatan tersebut.

A. Banding Pajak
Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, WP dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, dengan syarat : 1. Tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan alasan yang jelas; 2. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima; 3. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan; 4. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Putusan Pengadilan Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

B. Imbalan Bunga
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen).

Read more: Seri KUP - Banding, Gugatan, dan Peninjauan Kembali Pajak

2.5.7.4. Peninjauan Kembali

Written by Administrator
Category:

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.
Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Segmentasi:

PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA PAJAK

Written by Administrator
Category:


Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi( pasal 10 ayat 2 UU 14 / 1970, pasal 2  UU  No.  14  tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung.  Dengandemikian  maka  masing –masinglingkungan peradilan tidak mempunyai badan Pengadilanyang tertinggi yang berdiri sendiri, akan tetapi  mempunyai  puncaknya pada  MA. Dengan  menempatkan  MA. dipuncak, maka  pembentuk  undang –undang  menghendaki  adanya  kesatuanperadilan.  Kesatuan peradilan  ini  dicapai  dengan  adanya  kesempatan  mengajukan  kasasi  bagi  semua  perkara  ke MA ( pasal 20 UU 14/1970 , pasal28 UU No. 14 tahun 1985 ). Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi,   maka   sudah   sewajarnya   kalau   MA.   Melakukan   pengawasan   tertinggi   atas perbuatan Pengadilan –Pengadilan  yang  lain ( pasal 10 ayat 4 UU, 14 / 1970, pasal 32 UU No.  14  tahun  1985  ).  Pengadilan  Pajak  di  luar  keempat  lingkungan  peradilan  tersebut  dan merupakan  badan  peradilan  khusus  yang  berpuncak  pula  ke  Mahkamah  Agung.  Pengadilan Pajak  adalah  badan  peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  bagi  Wajib  Pajak atau  penanggung  Pajak  yang  mencari  keadilan  terhadap  Sengketa  Pajak.  Pengadilan  Pajak mempunyai  tugas  dan  wewenang  memeriksa  dan  memutus  Sengketa  Pajak.  Sengketa  Pajak adalah  sengketa  yang  timbul  dalam  bidang  perpajakan  antara  waj;ib  pajak  atau  penanggung pajak  dengan  pejabat  yang  berwenang  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  yang  dapat diajukan Banding  atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak  berdasarkan Peraturan Perundang-undangan  perpajakan,  termasuk  Gugatan  atas  pelaksanaan  penagihan  berdasarkan  Undang-undang  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa.  (Pasal  31  ayat  1  jo  Pasal  1  angka  5  UU  No. 14/2002  ).Pengadilan  Pajak  merupakan  pengadilan  tingkat  pertamadan  terakhir  dalam pemeriksaan  atas  Sengketa  Pajak.  Oleh  karenanya  putusan  Pengadilan  Pajak  tidak  dapat diajukan  Gugatan  ke  Peradilan  Umum,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  atau  Badan  Peradilan lain,  kecuali  putusan  yang  berupa  “tidak  dapat  diterima”  yang  menyangkut  kewenangan  / kompetensi.Terhadap  putusan  Pengadilan  Pajak  memang  tidak  ada  upaya  hukum  banding maupun  kasasi,  akan  tetapi  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  ke  MA.  Sehubungan  dengan adanya  upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  ke  MA,  Penulis  akan  membahas  mengenai  : Bagaimana  prosedur  Peninjauan  Kembali  dalam  sengketa  pajak  di  Mahkamah  Agung?Lingkungan  peradilan  mana  di  Mahkamah  Agung  yang  mengadili  Peninjauan  Kembali sengketa  pajak  ?Apakah  alasan-alasan  Peninjauan  Kembali  sama  dengan  alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara lainnya?II. PROSEDUR PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA PAJAKBerdasarkan   pasl   77   ayat   3   UU   No.   14   /2002   dinyatakan   bahwa   pihak-pihak   yang bersengketa  dapat  mengajukan  peninjauan  kembali  atas  putusan  Pengadilan  Pajak  kepada Mahkamah Agung. Permohonan  Peninjauan  Kembali  hanya  dapat  diajukan  1  (  satu  )  kali  kepada  Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.Pasal92UU No. 14 /2002 :

Read more: PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA PAJAK

PENINJAUAN KEMBALI (PK) BERULANG-ULANG, BOLEHKAH?

Written by Administrator
Category:

Abstraksi

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang ingin mencari keadilan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tatacara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak disebutkan: "Permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali Putusan Pengadilan Pajak". Namun dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Peninjauan Kembali, maka apa dampak yang akan terjadi dengan permohonan Peninjauan Kembali sehubungan dengan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak.

Sebenarnya UU Pengadilan Pajak telah mengatur segala sesuatunya mengenai pengajuan Peninjauan Kembali dengan sangat jelas, antara lain yakni hanya dapat diajukan satu kali saja. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku bagi Peninjauan Kembali atas Putusan Banding yang diterbitkan oleh Pengadilan Pajak?

Keyword: Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, upaya hukum luar biasa, satu kali

Pendahuluan

Upaya hukum luar biasa "Peninjauan Kembali" diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disingkat UU Pengadilan Pajak). Pasal yang mengatur mengenai Peninjauan Kembali dalam UU Pengadilan Pajak antara lain Pasal 77, Pasal 89, dan Pasal 91.
Akhir-akhir ini Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa demi rasa keadilan, upaya hukum Peninjauan Kembali boleh dilakukan berkali-kali. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Uji Materi yang diajukan oleh terpidana Antasari Azhar atas Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan Peninjauan Kembali hanya bisa diajukan satu kali.
Menurut penulis tentu berbeda maksud dan tujuan antara Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Pengadilan Pajak. Putusan Mahkamah Konsitusi adalah mengatur ketentuan mengenai permohonan Peninjauan Kembali atas perkara pidana, bukan atas perkara atau sengketa pajak. Jadi tidak otomatis putusan Mahkamah Konsitusi tersebut berlaku bagi para pihak yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Read more: PENINJAUAN KEMBALI (PK) BERULANG-ULANG, BOLEHKAH?