5 Kasus Menarik yang Jadi Yurisprudensi MA

Written by Administrator
Category:

5 Kasus Menarik yang Jadi Yurisprudensi MA

Jakarta - Pernahkah Anda melakukan jual beli dengan ada unsur paksaan? Jika iya, Anda bisa menggugat karena jual beli itu bisa batal. Hal di atas merupakan 1 dari 5 kasus yang menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung (MA).

Seperti dilansir panitera MA, kelima putusan berikut menjadi putusan yang bisa dijadikan pedoman hakim dalam memutus perkara serupa:

1. Jual Beli dengan Unsur Paksaan

Kasus bermula saat Budi Haliman Halim yang merupakan pemilik sah lembaga pendidikan Arise Shine Ces. Belakangan, pada 8 Agustus 2006, Yayasan Hwa Ing Fonds dan Lo Iwan Setia Dharma mempolisikan Budi dengan tuduhan pelanggaran hak cipta. Laporan ini ditindaklanjuti dengan menahan Budi.

Selama dalam tahanan, Yayasan Hwa Ing Fonds memaksa Budi menjual merek tersebut sebesar Rp 400 juta sedangkan kepada Lo Iwan Setia Dharma sebesar Rp 400 juta dan disetujui. Meski belakangan, uang Rp 400 juta tersebut tidak pernah dibayarkan. Adapun untuk pidananya, Yayasan Hwa Ing Fonds dan Lo Iwan Setia Dharma berdamai dan tidak meneruskan laporannya.

Apakah jual beli merek tersebut sah? Menurut MA hal tersebut tidak sah dan batal demi hukum. MA menilai pada saat dibuatnya perjanjian jual beli budi sedang ditahan oleh polisi karena laporan dari Yayasan Hwa Ing Fonds dan Lo Iwan Setia Dharma untuk menekan Budi agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut.

Hal ini adalah merupakan 'Misbruik van Omstandigheiden' yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH.Perdata yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat.

Read more: 5 Kasus Menarik yang Jadi Yurisprudensi MA

KEKUATAN MENGIKAT YURISPRUDENSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Written by Administrator
Category:

Banyak Wajib Pajak mengharapkan putusan Pengadilan Pajak dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim dalam menangani sengketa pajak. Hal ini dimaksudkan agar putusan-putusan Pengadilan Pajak selalu konsisten (antara satu putusan dengan putusan yang lain untuk kasus yang sama tidak bertentangan). Mengingat sistem hukum Indonesia menganut sistem Civil Law yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan pada putusan hakim (yurisprudensi), prinsip yurisprudensi sulit diterapkan dalam pengadilan pajak.

Keywords: yurisprudensi, putusan pengadilan, preseden

Tidak sedikit Wajib Pajak yang mempertanyakan mengapa suatu putusan Pengadilan Pajak tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan putusan untuk kasus yang serupa di kemudian hari. Atau dengan kata lain, mengapa para hakim Pengadilan Pajak tidak mau mempergunakan putusan Pengadilan Pajak yang telah ada untuk memutus kasus yang serupa. Akibat tidak diterapkannya asas yurisprudensi ini, mengakibatkan putusan antara Majelis Pengadilan Pajak terhadap kasus yang sama menjadi berbeda-beda. Lalu, apakah memang putusan pengadilan pajak yang serupa tidak dapat diterapkan dalam pengambilan putusan untuk kasus yang sama?

Apa itu Yurisprudensi?

Istilah Yurisprudensi, berasal bahasa Latin, yaitu dari kata “jurisprudentia” yang berarti pengetahuan hukum. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan “jurisprundentie”, sedangkan dalam bahasa Perancis adalah “jurisprudence”, yang kesemuanya mengandung makna yang sama yaitu hukum peradilan. Dalam bahasa Inggris terminologi “jurisprudence” bermakna teori ilmu hukum, sedangkan untuk menunjuk pengertian hukum peradilan digunakan istilah case law atau judge law-made law.[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata yurisprudensi diartikan sebagai: ajaran hukum melalui peradilan; himpunan putusan hakim.[2]

Pengertian yurisprudensi bagi negara-negara yang menganut sistem Common Law/ Anglo Saxon (seperti Inggris atau Amerika Serikat) mempunyai pengertian yang lebih luas yaitu ilmu hukum. Bagi negara-negara yang menganut sistem Civil Law/ Eropa Kontinental, (seperti Belanda atau Indonesia) istilah yurisprudensi hanya berarti putusan pengadilan. Pengertian yurisprudensi sebagai putusan pengadilan di negara-negara Common Law disebut dengan preseden.

Read more: KEKUATAN MENGIKAT YURISPRUDENSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

Sengketa Yurisprudensi Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Written by Administrator
Category:

A.Permasalahan

Sangat dimungkinkan terjadi sengketa antara suatu yurisprudensi dengan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh: ketentuan pasal 40 KHI. Yang melarang perkawinan beda agama. Tetapi putusan Mahkamah Agung nomor: 1400/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 membolehkan perkawinan beda agama, dan memerintahkan kepada pegawai pencatatan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara Andi Voni Ghani (Islam) dengan Adrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen).

Meskipun KHI bukan bertaraf Undang-undang, tetapi dari segi teknis dan formil dia dapat digolongan Statue Law, karena secara teknis KHI dikodifikasi dan secara formil dikukuhkan oleh Inpres No.1 Tahun 1991.

Contoh lain mengenai jual beli tanah. Sebelum berlaku UUPA dan PP No. 10 tahun 1961, yurisprudensi membenarkan keabsahan jual-beli tanah didasarkan atas kesepakatan harga dan tanah yang menjadi objek jual-beli meskipun jual-beli dilakukan dibawah tangan, terutama hal ini dulu berlaku atas tanah yang berstatus hukum adat. Sekarang timbul masalah. Berdasarkan ketentuan pasal 19 UUPA jo. Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 pemindahan hak baik dalam bentuk jual-beli dilakukan didepan PPAT, dan oleh karena itu dibuat akta PPAT.

Dengan demikian telah terjadi saling bertentangan antara yurispredensi dengan ketentuan hukum perundang-undangan. Bagaimana pandangan mengenai hal tersebut akan dibahas berikut ini.

B. Dalam Kaidah Umum (pada sistem hukum Indonesia), Undang-Undang Dimenangkan

Sikap atau tindakan yang utama menghadapi pertentangan antara yurisprudensi dengan undang-undang sedapat mungkin berpegang kepada prinsip:

“ Yurisprudensi menundukkan diri kepada undang-undang yang berlaku”

Read more: Sengketa Yurisprudensi Dengan Peraturan Perundang-Undangan