Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon membuka wacana pelimpahan kasus pidana TNI ke peradilan umum. Ini menyusul banyaknya kasus pidana yang belakangan melibatkan prajurit TNI.
Awalnya Fadli mengungkap, jika ingin prajurit TNI diadili melalui peradilan umum, itu harus melalui revisi undang-undang dan kebijakan yang jelas.
"Ya tapi kan memang ada undang-undangnya. UU ini kan masih menjadi satu patokan bagi kita. UU ini ya kalau mau di peradilan umum ya harus ada satu revisi terhadap UU itu atau kebijakan yang jelas," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/12/2018).
"Jadi menurut saya, kita harus tetap berpatokan kepada UU untuk sementara ini. Jadi kalau mau ada revisi, misalnya, kalau itu tindakan pidana umum, bisa saja. Tapi itu kan harus melalui sebuah kesepakatan politik dalam revisi UU," imbuhnya.
Waketum Gerindra ini kemudian mengatakan Prabowo-Sandiaga akan membuka kemungkinan membicarakan revisi UU tersebut jika menang dalam Pilpres 2019. Meski demikian, Fadli menekankan, jika melalui peradilan umum, permasalahan yang terkait dengan TNI harus yang menyangkut pidana umum dan bukan terkait militer.
"Kita nanti akan bicarakan ya, yang jelas peradilan militer juga sesuatu yang ada eksistensinya di negara-negara lain. Tapi sejauh mana kalau misalnya itu terkait dengan pidana umum yang tidak terkait dengan militer. Ini bisa saja saya kira kita bicarakan. Kita buka opsi ini dan tentu kita menampung aspirasi dari semua pihak," ungkap Fadli.
Fadli pun menyoroti kasus penembakan Letkol CPM Dono di Jatinegara yang dilakukan oknum anggota TNI AU. Ia meminta kasus tersebut diungkap dan menilainya sebagai kejahatan yang berbahaya.
"Suatu peristiwa yang sangat memprihatinkan ya ada oknum-oknum dari TNI menembak oknum atau menembak TNI yang lain. Saya tidak tahu latar belakangnya apa, saya kira ini harus diungkap apakah ini masalah pribadi atau masalah-masalah yang substansial, kita tidak tahu. Tetapi saya kira tindakan ini jelas suatu kejahatan yang sangat membahayakan," ujar Fadli.
"Kalau ini terjadi kan ini kita kayak di wild west, kayak di zaman koboi dulu gitu orang seenaknya. Jadi harus ada tindakan tegas dan juga terutama kepada aparatur yang bersenjata karena mereka yang mempunyai akses pada senjata. Jangan sampai senjata ini disalahgunakan untuk kepentingan seperti pembunuhan, perampokan, dan lain-lain," lanjutnya.
Fadli berharap kasus yang saat ini berada di peradilan militer tersebut dapat ditangani secara transparan. Menurutnya, tidak mungkin kasus ini terkait dengan politik.
"Ya harapan kita transparanlah. Saya kira di sini kelihatannya sih tidak ada politik ya, kelihatannya. Saya nggak tahu mungkin ada urusan pribadi, kita nggak tahu juga. Karena orang-orangnya juga kan bukan orang-orang yang dikenal secara publik ada relasi dengan politik dan lain-lain," sebutnya.(detik)
